PASANGKAYU, NEWSPAS.NET – Panitia Khusus (Pansus) Agraria DPRD Kabupaten Pasangkayu menunjukkan keseriusannya dalam menangani persoalan agraria yang dilaporkan oleh masyarakat Desa Ako. Pada Senin (7/7), Pansus menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) perdana guna menindaklanjuti dugaan tumpang tindih lahan antara Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Pasangkayu dengan kawasan hutan.
Ketua Pansus Agraria, Ersad dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), saat ditemui di Gedung DPRD pada Rabu (9/7), menegaskan bahwa pihaknya menanggapi laporan masyarakat tersebut secara serius.
“Kemarin itu RDPU perdana menindaklanjuti laporan masyarakat Desa Ako. Jika tidak ada kendala, besok kami akan turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi di sana secara langsung,” ungkapnya.
Menurut Ersad, peninjauan lapangan menjadi langkah krusial untuk mengumpulkan data faktual sebagai dasar pengambilan keputusan. Ia menekankan bahwa penyelesaian konflik agraria harus mengedepankan keadilan, transparansi, dan keberpihakan pada masyarakat serta pelestarian lingkungan.
Rencana peninjauan lokasi akan dilakukan dalam waktu dekat dan melibatkan sejumlah pihak terkait, termasuk perwakilan instansi teknis dan masyarakat.
Dengan langkah ini, Pansus Agraria DPRD Pasangkayu menegaskan komitmennya dalam mengawal dan menyelesaikan persoalan agraria yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat di wilayahnya.(As)
