PALU,NEWSPAS.NET– Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Rabu (5/11/2025).
Kunjungan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi pemerintah daerah terkait kebijakan fiskal nasional, khususnya dalam hal pembiayaan aparatur sipil negara dan alokasi dana transfer ke daerah (TKD).
Rombongan Banggar DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Banggar, Muhiddin M. Said, disambut langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, didampingi Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tengah.
Dalam pertemuan tersebut, anggota Banggar DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Agus Ambo Djiwa, menyampaikan bahwa para kepala daerah menyoroti semakin beratnya beban fiskal daerah, terutama dalam hal penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Para kepala daerah berharap agar pemerintah pusat dapat mengambil alih sepenuhnya tanggung jawab pembayaran gaji P3K, mengingat kondisi keuangan daerah yang terbatas.
“Kondisi fiskal daerah saat ini tidak memungkinkan untuk menanggung beban tambahan tersebut tanpa mengganggu program pembangunan dan pelayanan publik,” ujar Agus.
Selain isu penggajian P3K, para kepala daerah juga menyampaikan keluhan mengenai penurunan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah, termasuk dana bagi hasil. Penurunan tersebut dinilai berdampak langsung terhadap kemampuan daerah dalam melaksanakan berbagai program prioritas, khususnya di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
“Para kepala daerah berharap Banggar DPR RI dapat memperjuangkan agar formula alokasi transfer daerah lebih berpihak pada daerah-daerah dengan tingkat fiskal rendah seperti Sulawesi Tengah,” tambah Agus, yang juga mantan Bupati Pasangkayu dua periode.
Agus menegaskan bahwa Banggar DPR RI akan menampung seluruh masukan dari kepala daerah di Sulawesi Tengah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan fiskal nasional ke depan.
“Masukan dari daerah tentu menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan, terutama terkait kebijakan penggajian P3K, skema transfer ke daerah, serta dana bagi hasil,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Banggar DPR RI. Ia menilai pertemuan semacam ini sangat penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.
“Dialog terbuka seperti ini menjadi kesempatan berharga bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan langsung tantangan yang dihadapi di lapangan,” kata Anwar.
Melalui kunjungan tersebut, diharapkan terbangun komitmen bersama antara DPR RI dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang adil, efisien, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.(*)
Komentar