NEWSPAS.NET- Pasangkayu – Bupati Pasangkayu, H. Yaumil Ambo Djiwa, S.H., menerima kunjungan resmi perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, Selasa (06/05/2025). Pertemuan berlangsung di ruang rapat Kantor Bupati Pasangkayu dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pasangkayu, Inspektur Inspektorat, serta Kepala Badan Keuangan Daerah. Kunjungan BPK ini merupakan bagian dari agenda pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memperkuat sinergi antara lembaga pemeriksa dan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Dalam sambutannya, Bupati Yaumil Ambo Djiwa menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut dan menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kami menyambut baik kunjungan ini sebagai bagian dari pembinaan dan penguatan fungsi pengawasan. Pemerintah Kabupaten Pasangkayu berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan agar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas publik,” ujar Bupati.
Sementara itu, perwakilan BPK Sulawesi Barat menekankan pentingnya komitmen dari kepala daerah beserta seluruh perangkat daerah dalam mendukung proses pemeriksaan maupun menindaklanjuti hasil-hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan. Mereka juga memberikan arahan teknis terkait persiapan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah untuk tahun anggaran 2024.
Pertemuan berlangsung dalam suasana serius namun konstruktif, yang ditandai dengan sesi tanya jawab dan diskusi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Diskusi ini bertujuan untuk memperjelas berbagai poin penting dalam proses pemeriksaan dan pelaksanaan rekomendasi BPK yang telah diberikan sebelumnya.
Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu serta mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK di masa yang akan datang.
Komentar