JAKARTA,NEWSPAS.NET– Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan Tahun 2026 resmi berakhir pada Senin (12/1/2026). Forum tertinggi pengambilan keputusan strategis partai itu menghasilkan 21 sikap politik yang sekaligus menjadi rekomendasi resmi PDIP bagi arah kebijakan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan.
Penutupan Rakernas berlangsung di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, dan dihadiri langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri, didampingi Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto serta jajaran pimpinan DPP PDIP.
Sikap politik dan rekomendasi Rakernas dibacakan oleh Ketua DPD PDIP Aceh Jamaluddin Idham, yang dipercaya mewakili seluruh ketua DPD PDIP se-Indonesia.
Ketua DPD PDIP Sulawesi Barat Agus Ambo Djiwa menjelaskan, keputusan tersebut diambil secara bulat oleh seluruh pimpinan daerah partai setelah melalui pembahasan mendalam di tujuh komisi Rakernas.
“Berdasarkan hasil rapat komisi yang terdiri dari tujuh komisi, maka kita tetapkan 21 poin sikap politik partai sekaligus rekomendasi. Dan kita sepakat mempercayakan kepada Ketua DPD PDIP Aceh untuk membacakan hasil Rakernas,” ujar Agus.
Salah satu poin krusial yang ditegaskan dalam Rakernas adalah dukungan penuh PDIP terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung, serta penolakan terhadap wacana Pilkada yang dilakukan melalui DPRD.
Menurut Agus, Pilkada langsung merupakan instrumen penting untuk menjaga kedaulatan rakyat sekaligus memperkuat legitimasi kepemimpinan di daerah.
“PDIP menilai Pilkada langsung penting untuk memperkuat legitimasi kepemimpinan daerah. Selain itu, hal ini memberikan kepastian masa jabatan kepala daerah yang bersifat tetap selama lima tahun,” tegasnya.
Mantan Bupati Pasangkayu dua periode itu menambahkan, Rakernas juga menekankan bahwa hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung merupakan bagian fundamental dari demokrasi yang tidak boleh dikurangi.
Sejalan dengan itu, Rakernas I PDIP 2026 turut mendorong pelaksanaan Pilkada berbiaya rendah, antara lain melalui penerapan e-voting, penegakan hukum tegas terhadap pelanggaran pemilu seperti politik uang, pencegahan mahar politik dalam pencalonan kepala daerah, pembatasan biaya kampanye, serta peningkatan profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu.
“Kita mendorong Pilkada berbiaya rendah dengan e-voting, mencegah mahar politik, membatasi biaya kampanye, serta memastikan penyelenggara pemilu bekerja profesional dan berintegritas,” kata Agus.
Selain isu demokrasi elektoral, 21 sikap politik yang dihasilkan Rakernas I PDIP 2026 juga mencakup berbagai agenda strategis nasional. Di antaranya peneguhan kedaulatan politik dan ekonomi nasional, penolakan terhadap intervensi asing, penguatan fungsi checks and balances demokrasi, pencegahan krisis dan bencana ekologis, penguatan kedaulatan pangan, dukungan terhadap koperasi dan UMKM, hingga penguatan otonomi daerah.
Rakernas juga menegaskan komitmen PDIP terhadap reformasi sektor hukum dan keamanan, termasuk independensi penegak hukum, transformasi Polri, profesionalisme TNI, pemberantasan korupsi, serta perlindungan terhadap kebebasan pers dan suara kritis masyarakat sipil.
Di internal partai, PDIP berkomitmen memperkuat tata kelola yang bersih melalui pendidikan antikorupsi kader, sistem anti politik uang, transparansi rekrutmen politik, dan larangan tegas penyalahgunaan kekuasaan oleh kader yang menduduki jabatan publik.
Dengan ditetapkannya 21 sikap politik tersebut, PDIP menegaskan posisinya sebagai partai penyeimbang yang akan terus mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada pada koridor demokrasi, keadilan sosial, dan keberpihakan kepada rakyat kecil.(*)
