PASANGKAYU, NEWSPAS.NET —Dewan perwakilan rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Pasangkayu gelar Rapat paripurna dengan agenda Pembacaan Pandangan Fraksi terhadap Anggaran Perubahan APBD 2025.rapat di gelar ruang paripurna DPRD kabupaten Pasangkayu Selasa,09/09/2025.
Rapat paripurna tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua I DPRD Pasangkayu, Putu Purjaya, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun anggaran yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Ia juga mengingatkan bahwa proses pembahasan anggaran harus dilandasi oleh semangat kolaboratif dan prinsip akuntabilitas.
Hadir dalam rapat ini Bupati Pasangkayu Yaumil Ambo Djiwa, Sekretaris Daerah, perwakilan dari Dandim dan Polres Pasangkayu, Wakil Ketua II DPRD, para pimpinan OPD, unsur Forkopimda, serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu.
NasDem Tekankan Transparansi dan Kepedulian terhadap Honorer
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi Partai NasDem melalui juru bicaranya, Arham, menyampaikan pandangan fraksi yang menyoroti sejumlah isu strategis. Ia dengan tegas menyuarakan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah, khususnya dalam penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan anggaran kepada DPRD.
“Fraksi NasDem menolak adanya perubahan nilai anggaran tanpa keterlibatan dan sepengetahuan DPRD. Ini bertentangan dengan semangat demokrasi dan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif,” ujar Arham.
Ia juga meminta agar setiap relokasi anggaran benar-benar memprioritaskan kebutuhan riil masyarakat serta mendorong peningkatan sinergitas antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain menyoroti mekanisme penganggaran, Arham juga menyoroti kebijakan kenaikan pajak yang menurutnya perlu dievaluasi secara menyeluruh, termasuk efektivitas program sosialisasi yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah.
Isu kesejahteraan tenaga honorer, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan, menjadi salah satu poin krusial yang diangkat oleh Fraksi NasDem.
“Kesejahteraan tenaga honorer harus menjadi perhatian utama. Mereka adalah ujung tombak pelayanan publik dan sudah seharusnya mendapatkan perlakuan yang lebih layak,” tegasnya.
Arham juga menyampaikan agar pemerintah daerah tidak mengabaikan peran sosial kontrol, termasuk media massa, yang selama ini aktif mengawasi dan mempublikasikan jalannya pembangunan daerah.
“Pemerintah perlu memberikan Apresiasi dan atensi lebih kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam menyebarluaskan informasi pembangunan. Kerja sama yang layak dan setimpal akan menunjang keterbukaan informasi publik serta mendorong Kesejahteraan seperti lainnya,” ungkapnya.
Fraksi NasDem menegaskan bahwa kritik yang mereka sampaikan bukan bentuk permusuhan atau sikap Anti-Pati semata, melainkan wujud kepedulian dan kecintaan terhadap pemerintah daerah.
“Kritik jangan dianggap sebagai bentuk ‘anti-pati’, tapi sebagai bahan evaluasi untuk kita semua. NasDem meyakini bahwa kekeliruan pemerintah daerah tak terjadi begitu saja, tapi juga karena kelalaian fungsi kontrol DPRD,” pungkas Arham.
Menutup penyampaiannya, Arham mengajak semua elemen untuk bersatu dan bergandengan tangan dalam menyukseskan pembangunan Kabupaten Pasangkayu sesuai visi-misi kepala daerah.
“Mari kita bersama menyongsong pembangunan Kabupaten Pasangkayu yang lebih maju dan bermartabat, sebagaimana visi-misi Bupati Pasangkayu,” tutup Arham.(As)
