POLDA SULBAR, NEWSPAS.NET – Menindaklanjuti hasil rapat pimpinan TNI-Polri dan Rapat Pimpinan (Rapim) internal Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polda Sulbar menggelar Rapim tingkat wilayah, Rabu (18/2/26) di Aula Marannu.
Kegiatan ini bertujuan menyusun strategi komprehensif serta merumuskan kesiapan menghadapi dampak situasi global yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional hingga ke tingkat daerah.
Kapolda Sulbar, Adi Deriyan Jayamarta, yang memimpin langsung kegiatan tersebut, menyampaikan bahwa kondisi global saat ini berada pada situasi yang tidak menguntungkan.
Berangkat dari arahan Presiden dan Kapolri, Kapolda menjelaskan bahwa konflik global seperti perang antara Rusia dan Ukraina, serta ketegangan geopolitik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, telah menimbulkan dampak luas yang tidak bisa diabaikan.
“Dampak konflik tersebut tidak hanya terbatas pada wilayah yang berseteru, melainkan dapat menjalar hingga Indonesia dalam bentuk krisis ekonomi dan logistik. Hal ini berpotensi menyebabkan kenaikan harga bahan pokok, penurunan daya beli masyarakat, peningkatan angka pengangguran, hingga munculnya tekanan sosial dan politik. Selain itu, ancaman keamanan seperti terorisme, radikalisme, dan kejahatan siber juga akan semakin menguat,” jelas Kapolda.
Ia menambahkan, apabila kondisi ekonomi masyarakat melemah dan muncul persepsi bahwa negara tidak memberikan perlindungan yang memadai, maka risiko meningkatnya perlawanan serta ketidakpercayaan terhadap institusi negara akan semakin besar.
“Ketika negara tidak stabil, berbagai bentuk gangguan keamanan dapat bermunculan, termasuk munculnya kebencian terhadap negara dan aparat penegak hukum,” ujarnya.
Berdasarkan hasil analisis NSCI, persepsi global terhadap keamanan Indonesia dinilai belum optimal. Kondisi ini berpotensi menghambat masuknya investasi baru, bahkan mendorong investor yang telah ada untuk mempertimbangkan penarikan modal.
Sebagai institusi penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, hal tersebut menjadi tantangan besar yang harus dihadapi dengan langkah konkret agar situasi di Sulawesi Barat tetap kondusif, tegas Kapolda.
Untuk itu, Kapolda menetapkan lima prioritas utama yang wajib segera dijalankan seluruh jajaran di wilayah hukum Sulawesi Barat:
Mengidentifikasi kesiapan personel, mengukur kekuatan logistik, serta memastikan alokasi anggaran yang memadai.
Melakukan pemetaan wilayah hukum secara detail guna mengidentifikasi potensi risiko dan titik-titik rawan.
Menyusun metode penanganan mandiri sesuai karakteristik permasalahan di masing-masing wilayah.
Membangun dan memperkuat dukungan kekuatan pengamanan swakarsa sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas.
Melakukan analisis dan evaluasi berkala terhadap metode pengamanan guna memastikan efektivitas pelaksanaan tugas.
Selain itu, Kapolda juga menekankan arahan Presiden agar Polri menjadi “polisi rakyat” yang melayani dengan hati, menjunjung tinggi pengabdian, kejujuran, serta memberikan perlindungan tanpa jarak kepada masyarakat.
Sinergi antara TNI dan Polri juga harus terus diperkuat agar keduanya menjadi institusi yang dicintai masyarakat sebagai fondasi utama stabilitas nasional.
Dalam aspek penegakan hukum, Polri ditekankan untuk bersikap tegas terhadap berbagai bentuk kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat, mulai dari manipulasi perdagangan yang menyebabkan kebocoran ekonomi, tindak pidana korupsi, peredaran narkoba, hingga pelaku kerusuhan sosial. Sebagai bentuk apresiasi, pimpinan juga akan memberikan penghargaan kepada personel berprestasi.
Tak hanya itu, Kapolda mengingatkan pentingnya peran Polri dalam menjaga kebersihan lingkungan, memperkuat ketahanan pangan, penanggulangan bencana alam, serta mendukung program MBG dan penguatan nilai sejarah sebagai fondasi kecintaan terhadap tanah air.
Seluruh personel juga diwajibkan menjadi teladan dengan menjunjung tinggi moralitas serta berpedoman pada nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya.
Kapolda turut menyampaikan arahan Kapolri untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan publik serta respons lapangan melalui optimalisasi SPKT, Call Center 110, dan Samapta.
Menyoroti dinamika sosial, Kapolda menegaskan pentingnya memahami karakteristik generasi Z yang saat ini mendominasi komposisi penduduk dengan jumlah sekitar 75 juta jiwa. Pendekatan dialogis, humanis, respons cepat dan solutif, komunikasi sederhana dan visual, serta sikap tegas namun adil menjadi kunci efektivitas pelayanan.
Sebagai bentuk komitmen terhadap integritas institusi, Kapolda menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada personel yang terbukti melanggar aturan.
“Kalau ada laporan yang terbukti benar, saya tidak perlu memberikan teguran lagi, langsung saya copot. Peraturan ini berlaku bagi semua personel tanpa terkecuali,” tegasnya mengutip perintah Kapolri.
Menutup arahannya, Kapolda mengingatkan seluruh peserta Rapim agar menjadikan pengabdian kepada negara dan masyarakat sebagai ladang amal, serta tidak menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan yang diberikan.
Humas Polda Sulbar
