PASANGKAYU, NEWSPAS.NET –
Komisi III DPRD Kabupaten Pasangkayu menggelar rapat kerja bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Dinas Pekerjaan Umum (PU) pada Senin, 13 Januari 2025. Rapat ini berlangsung di ruang Komisi III DPRD Pasangkayu dengan agenda pembahasan program strategis pembangunan daerah tahun anggaran 2025.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi III, Edhy Perdana Putra, dan dihadiri oleh anggota komisi, kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Mujahid, S.Sos serta kepala Dinas PU, Sumarlin, ST, bersama jajaran teknis masing-masing.
Dalam rapat ini, Komisi III menekankan pentingnya sinkronisasi program antara DPRD dan eksekutif, khususnya di bidang infrastruktur dasar dan penataan kawasan permukiman. Beberapa isu prioritas yang dibahas meliputi:
1. Percepatan Penyediaan Air Bersih
Program penyediaan air bersih di wilayah-wilayah rawan air menjadi perhatian utama. Ketua Komisi III meminta Dinas Perumahan untuk segera menyusun rencana kerja yang terukur agar masyarakat dapat mengakses kebutuhan air bersih secara optimal.
2. Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dinas PU menyampaikan rencana pembangunan dan pemeliharaan jalan penghubung antardesa serta perbaikan jembatan yang rusak. Anggota Komisi III meminta agar proyek-proyek ini diprioritaskan di wilayah yang menjadi sentra ekonomi masyarakat.
3. Penanganan Kawasan Kumuh
Dalam laporan Dinas Perumahan, beberapa kawasan masih tergolong kumuh. DPRD meminta program rehabilitasi kawasan tersebut dipercepat agar menciptakan lingkungan yang lebih layak huni.
4. Pengelolaan Drainase dan Banjir
Dinas PU melaporkan adanya beberapa titik rawan banjir akibat drainase yang tidak memadai. Komisi III mengusulkan pengadaan anggaran tambahan untuk memperbaiki dan memperluas jaringan drainase di daerah rawan banjir.
Ketua Komisi III menegaskan pentingnya pelaksanaan program yang tepat waktu dan berkualitas. “Kami mengapresiasi rencana kerja dari kedua dinas, tetapi kami juga menuntut adanya komitmen yang kuat untuk menyelesaikan program-program ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai terjadi keterlambatan yang berdampak pada pelayanan publik,” tegasnya.
Sementara itu, kepala Dinas PU menyatakan kesiapannya untuk berkoordinasi lebih intensif dengan DPRD agar program berjalan lancar. “Kami akan memastikan seluruh pekerjaan infrastruktur dilakukan sesuai dengan rencana dan melibatkan pengawasan dari pihak terkait,” ujarnya.
Rapat diakhiri dengan kesepakatan untuk menyusun jadwal pemantauan lapangan oleh Komisi III terhadap proyek-proyek yang sedang dan akan dilaksanakan. DPRD juga mengingatkan kedua dinas untuk memperhatikan transparansi anggaran dan memastikan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan program.
Hasil dari rapat kerja ini akan menjadi dasar dalam pembahasan anggaran dan monitoring kinerja kedua dinas pada tahun 2025.
Komentar