DONGGALA, NEWSPAS.NET – Warga Desa Towiora yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Towiora Menggugat menggelar aksi panen raya di atas lahan yang mereka klaim sebagai milik adat, Selasa (2/9/2025). Aksi tersebut berlangsung di jalan poros Lalundu–Tikke, di areal yang saat ini menjadi objek sengketa antara masyarakat dan pihak perusahaan PT Lestari Tani Teladan (LTT).
Panen raya ini bukan sekadar kegiatan pertanian biasa, melainkan menjadi simbol perlawanan masyarakat terhadap apa yang mereka sebut sebagai perampasan tanah dan pengabaian hak-hak warga oleh pemerintah daerah. Warga menuding Pemerintah Daerah (PEMDA) Donggala lamban dan tidak tegas dalam menyelesaikan konflik agraria yang telah berlangsung bertahun-tahun.
“Kami terpaksa turun dan memanen karena tidak ada kepastian hukum dari pemerintah. Kalau terus dibiarkan, perusahaan akan terus menguasai tanah yang bukan miliknya,” ujar salah satu perwakilan aksi dari Aliansi Towiora Menggugat.
Menurut warga, lahan yang mereka panen berada di luar wilayah Hak Guna Usaha (HGU) PT LTT. Mereka mengklaim, berdasarkan data dan pengukuran sementara dari Satgas PKA (Penataan Kawasan dan Agraria), PT LTT telah mengelola lahan melebihi batas konsesinya.
“Kalau PT LTT merasa ini tanah mereka, kami tantang tunjukkan HGU-nya. Di rapat dengan Gubernur sebelumnya, tidak ada satu pun perwakilan perusahaan yang bisa menjawab tudingan itu,” tambahnya.
Kekecewaan masyarakat semakin memuncak karena hingga kini tidak ada sikap jelas dari PEMDA Donggala terkait penyelesaian konflik ini. Warga menilai pemerintah terkesan menghindar dan tidak berpihak pada rakyat.
“Aksi ini juga menyampaikan pesan kepada pemerintah: jangan tutup mata. Jika tidak mampu menyelesaikan, kami akan ambil alih tanah kami sendiri,” tegasnya.
Hingga berita ini dirilis, belum ada tanggapan resmi dari pihak PT LTT, Pemerintah Daerah Donggala, maupun instansi terkait atas aksi panen dan tuntutan masyarakat.
