PASANGKAYU, NEWSPAS.NET— Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Sulawesi Barat menemukan dugaan pelanggaran dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di SPBU Bulucindolo, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, Jumat (6/2/2026).
Temuan tersebut terjadi saat Kepala Kanwil KemenHAM Sulbar, I Gede Sandi Gunasta, bersama jajaran singgah untuk mengisi BBM di SPBU tersebut. Namun, di lokasi, rombongan mendapati aktivitas pengisian BBM yang dinilai tidak sesuai ketentuan.
Sebuah mobil pick up terlihat membawa tangki modifikasi di bagian bak belakang yang diduga berkapasitas lebih dari satu ton. Tangki tersebut diketahui diisi Solar Bersubsidi secara langsung dari SPBU.
Menurut Sandi, praktik tersebut tidak sejalan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) distribusi BBM bersubsidi dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat, khususnya warga Kabupaten Pasangkayu yang seharusnya mendapatkan akses BBM subsidi secara merata.
Melihat hal itu, Kakanwil KemenHAM Sulbar langsung menegur pengawas SPBU yang bertugas di lapangan dan menyampaikan keberatan atas aktivitas pengisian BBM tersebut.
Kondisi semakin memprihatinkan ketika pihak pengawas, operator SPBU, maupun pemilik kendaraan tidak dapat menunjukkan surat rekomendasi resmi saat dimintai keterangan terkait pengisian BBM Solar Bersubsidi tersebut.
“Ini jelas mencederai prinsip keadilan dan berdampak langsung pada pemenuhan hak-hak masyarakat,” ujar Sandi.
Sebagai langkah lanjutan, KemenHAM Sulbar segera melaporkan kejadian ini kepada pihak terkait agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sandi menegaskan, KemenHAM Sulbar akan terus berkomitmen mengawal pemenuhan hak masyarakat, termasuk hak atas pelayanan publik yang adil serta distribusi sumber daya yang merata.
Ia juga mengingatkan seluruh pengelola SPBU di wilayah Sulawesi Barat untuk senantiasa mematuhi aturan dan SOP distribusi BBM bersubsidi.
“Jangan sampai praktik-praktik seperti ini kembali terjadi,” tegasnya. (**)
