PASANGKAYU,NEWSPAS.NET — DPRD Kabupaten Pasangkayu kembali menggelar rapat paripurna sebagai bagian dari tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2026 tersebut berlangsung di kantor DPRD Pasangkayu, Jumat (7/11/2025).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Pasangkayu, Putu Purjaya, dan dihadiri Wakil Bupati Pasangkayu Dr. Herny Agus, unsur Forkopimda, serta jajaran OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.

Dalam sambutannya, Putu Purjaya menekankan pentingnya menjaga keseimbangan fiskal daerah di tengah dinamika kebijakan nasional yang turut memengaruhi arah pembangunan di daerah.
“Pada kesempatan ini, seluruh fraksi akan menyampaikan pandangannya terkait Ranperda APBD 2026 yang sementara dalam proses pembahasan,” ujarnya.
Pandangan Umum Fraksi-Fraksi
Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Asriani menyampaikan bahwa APBD adalah instrumen penting dalam mengarahkan perekonomian daerah. Fraksi Golkar memberi sejumlah masukan, antara lain peningkatan PAD, optimalisasi infrastruktur, penguatan sektor perindustrian dan perdagangan melalui kemitraan swasta, serta pembangunan pertanian, peternakan, dan perikanan secara berkeadilan.
Golkar menegaskan bahwa APBD harus disusun secara objektif, realistis, berkesinambungan, serta memperkuat perekonomian daerah. Fraksi Golkar menerima Ranperda APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut.
Fraksi PDI Perjuangan, melalui Ryan Ramadhan, menitikberatkan pentingnya manajerial APBD yang tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pasangkayu. PDI-P juga meminta agar arah pembangunan lebih jelas, terutama penguatan ekonomi dan optimalisasi PAD. PDI-P menyatakan menerima Ranperda untuk dibahas pada tahap berikutnya.

Fraksi NasDem yang diwakili Robin Chandra Hidayat menilai APBD sebagai rancangan pengelolaan keuangan selama satu tahun yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Robin menekankan pentingnya strategi pembangunan infrastruktur sebagai motor penggerak ekonomi.
NasDem juga menyoroti efisiensi anggaran 2026 dan mendorong pemerintah daerah untuk lebih produktif serta inovatif dalam penggunaan APBD. Fraksi NasDem menerima Ranperda untuk pembahasan lanjutan.
Fraksi Gerindra melalui Suanandy mengingatkan bahwa APBD bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan visi pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Gerindra meminta Pemda mengoptimalkan PAD serta membuka ruang partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan daerah. Gerindra menyatakan menerima Ranperda untuk dibahas lebih lanjut.
Fraksi Amanat Kebangkitan Demokrasi yang diwakili Muslihat K mengapresiasi penyusunan Ranperda APBD 2026 yang telah mempertimbangkan arah kebijakan nasional serta kebijakan bupati dan wakil bupati. Dengan nilai APBD sekitar Rp678 miliar, fraksi meminta Pemda meninjau kembali program prioritas agar tepat sasaran. Fraksi menerima Ranperda sesuai ketentuan yang berlaku.
Menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi, Wakil Bupati Pasangkayu Dr. Herny Agus menyampaikan terima kasih atas masukan dan kritik konstruktif dari DPRD.
“Ada beberapa catatan penting yang menjadi masukan dan kritik bagi Pemda. Kami berharap fraksi-fraksi dapat menyampaikannya juga secara tertulis,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa TAPD akan mengikuti seluruh tahapan sesuai agenda yang ditetapkan Badan Anggaran DPRD.
Putu Purjaya menegaskan bahwa seluruh fraksi DPRD Pasangkayu telah menerima Ranperda APBD 2026 untuk dibahas pada tahap selanjutnya.
“Terima kasih kepada seluruh fraksi atas masukan dan kritiknya. DPRD meminta optimalisasi PAD dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar proses pembahasan APBD 2026 dilakukan dengan efektif, disiplin, serta didukung data yang lengkap dalam pembahasan antara Banggar DPRD dan TAPD.









Komentar