MAMUJU, Newspas.net – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menyatakan akan mengevaluasi seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayahnya demi melindungi kepentingan rakyat dan menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Sulbar, Salim S Mengga, saat memimpin rapat tim terpadu pengendalian dan evaluasi IUP mineral bukan logam dan batuan di ruang rapat Kantor Gubernur, Jumat, 23 Mei 2025.
“Kehadiran investor kita dukung, tapi jangan sampai merugikan masyarakat,” tegas Salim.
Ia menambahkan, pemerintah tidak akan segan mencabut izin usaha tambang yang terbukti merugikan warga dan tidak memberikan kontribusi positif bagi daerah. Saat ini, tim khusus telah diturunkan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah di lokasi-lokasi tambang yang dianggap bermasalah.
“Kita prioritaskan yang agak bermasalah. Tujuannya agar konflik-konflik yang selama ini muncul bisa segera diselesaikan,” lanjutnya.
Menurut Salim, keharmonisan antara masyarakat dan investor adalah kunci utama dalam pengelolaan sektor pertambangan. Pemerintah harus bisa menjembatani kepentingan keduanya agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
Ia menekankan pentingnya membangun komunikasi yang baik dan mendorong tim yang ditugaskan di lapangan agar tidak menyalahkan masyarakat, melainkan memberi pemahaman yang benar terkait perizinan tambang.
“Jangan sampai karena salah informasi, muncul isu-isu yang memperkeruh suasana. Kita harus hilangkan informasi tidak jelas dan bangun kembali kepercayaan rakyat kepada pemerintah,” ujar Salim.
Wagub Sulbar juga menyebut bahwa investasi adalah salah satu kekuatan pembangunan daerah jika dikelola dengan baik dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
“Kehadiran perusahaan harus diterima tidak hanya oleh pemerintah, tapi juga oleh masyarakat. Itu yang kita harapkan,” pungkasnya.
Komentar