PASANGKAYU,NEWSPAS.NET – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasangkayu menggelar Rapat Paripurna dengan agenda utama pembacaan pandangan fraksi terhadap Anggaran Perubahan APBD Tahun 2025. Rapat yang berlangsung secara khidmat ini digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pasangkayu Selasa,09/09/2025.
Rapat dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua I DPRD Pasangkayu, Putu Purjaya. Dalam sambutannya, Putu menekankan pentingnya kolaborasi antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun anggaran perubahan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan ini Bupati Pasangkayu Yaumil Ambo Djiwa, Sekretaris Daerah, perwakilan Dandim dan Kapolres Pasangkayu, Wakil Ketua II DPRD, para pimpinan OPD, unsur Forkopimda, serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu.
Pandangan Fraksi-Fraksi
Fraksi Golkar menjadi fraksi pertama yang menyampaikan pandangannya. Fraksi ini menekankan bahwa APBD merupakan instrumen kebijakan fiskal yang penting dalam mengatur roda pemerintahan dan perekonomian daerah. Dalam penyusunan anggaran perubahan APBD, Fraksi Golkar mengingatkan agar tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2024 dan prinsip-prinsip tata kelola anggaran yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.
Fraksi PDI Perjuangan, melalui Anggota DPRD Andreas, menyampaikan bahwa penyusunan dan pembahasan anggaran harus mengutamakan program prioritas yang sifatnya mendesak. Sinkronisasi antarprogram serta pergeseran kegiatan oleh OPD harus selaras dengan tema pembangunan tahun 2025, yakni akselerasi pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi NasDem, melalui juru bicaranya Arham, menyampaikan sejumlah pandangan kritis dengan nada tegas. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam memberikan data kepada DPRD. Fraksi NasDem menolak adanya perubahan nilai anggaran tanpa sepengetahuan DPRD dan meminta agar relokasi anggaran lebih memprioritaskan kebutuhan riil masyarakat. Fraksi ini juga mendorong peningkatan sinergitas lintas OPD untuk mendongkrak pendapatan asli daerah, serta mengevaluasi kebijakan kenaikan pajak dan efektivitas sosialisasi program. Fraksi NasDem juga menyoroti isu kesejahteraan tenaga honorer, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan,
Arham juga menitip pesan kepada pemerintah daerah terkait sosial kontrol yang selalu memberitakan dan mempublikasikan program pembangunan daerah secara menyeluruh, tentunya apresiasi dan atensi agar kiranya memberikan kerjasama yang lebih layak untuk kesejahteraan seperti lainnya.
Fraksi Gerindra dalam pandangannya mendorong pemerintah daerah untuk lebih optimal dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat. Fraksi ini juga menekankan pentingnya transparansi dalam penyusunan perubahan APBD dan meminta agar setiap program yang dirancang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sinkronisasi program nasional dan daerah juga menjadi sorotan untuk mendukung pemulihan ekonomi yang merata.
Fraksi Gabungan (PKB dan lainnya), melalui perwakilannya, menyampaikan beberapa poin penting terkait evaluasi pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan PAD, pengendalian inflasi, penyediaan infrastruktur, serta akuntabilitas dalam pengelolaan APBD. Fraksi ini berharap pemerintah dapat terus mendorong kemajuan ekonomi daerah melalui tata kelola anggaran yang lebih efektif dan efisien.
Rapat paripurna ini menjadi bagian penting dalam tahapan penyusunan Anggaran Perubahan APBD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025. Seluruh pandangan fraksi yang disampaikan akan menjadi masukan strategis bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun anggaran yang responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat Pasangkayu.(As)
