PASANGKAYU, NEWSPAS.NET — Musim kemarau panjang mulai terasa berat bagi warga di sejumlah wilayah Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat.
Persoalan yang paling mendesak bukan hanya sawah yang kekurangan air, tetapi juga kebutuhan dasar masyarakat untuk mendapatkan air bersih.
Di Desa Saptanajaya dan Tammarunang, Kecamatan Duripoku, warga bahkan harus mengeluarkan uang hingga Rp500 ribu untuk sekali pengisian tandon air dalam beberapa hari terakhir.
Kondisi serupa juga terjadi di Desa Bulumario, Patika, dan Kumasari, Kecamatan Sarudu. Sebagian warga memilih membeli air bersih secara mandiri karena sumber air di sekitar permukiman mulai sulit diandalkan.
Anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu, Robin Candra Hidayat (RCH), mengatakan kondisi tersebut disaksikannya secara langsung saat turun ke lapangan.
“Saya turun dan saksikan langsung, termasuk orang tua saya dan saya sendiri,” kata Robin kepada Media Online Pasangkayu, Kamis (27/8/2026).
Menurut Robin, warga saat ini harus membeli air bersih dengan harga sekitar Rp150 ribu hingga Rp500 ribu sekali pengisian, tergantung kebutuhan dan kapasitas tandon.
“Bahkan saat ini warga beli sendiri-sendiri air bersih Rp150-500 ribu sekali isi. Di desa Tammarunang dan Bulumario juga sama, beli juga orang,” ujarnya.
Kondisi tersebut semakin memprihatinkan karena tidak semua warga mampu membeli air bersih. Sebagian masyarakat yang tidak memiliki uang terpaksa mencari sumber air yang lebih jauh, termasuk menuju sungai.
“Ada juga yang langsung pergi jauh ke sungai karena tidak punya uang,” kata Robin.
Upaya penanganan sebenarnya sempat dilakukan. Armada dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi V Mamuju datang mendistribusikan air bersih kepada warga pada pekan sebelumnya.
Namun, distribusi tersebut hanya berlangsung sekitar tiga hari. Setelah itu, armada kembali ke Mamuju dan warga kembali harus memenuhi kebutuhan air secara mandiri.
“Armada dari Balai BWS 5 Mamuju sempat datang membantu warga mendistribusikan air bersih minggu lalu, tapi setelah tiga hari kembali lagi ke Mamuju dan warga beli air lagi,” ujar Robin.
Situasi tersebut menunjukkan kebutuhan air bersih di wilayah terdampak bukan persoalan sesaat. Ketika sumber air terus mengering sementara distribusi tidak berlangsung secara berkelanjutan, beban akhirnya kembali ditanggung masyarakat.
Robin menyebut hampir seluruh wilayah Kecamatan Duripoku mengalami kekurangan air bersih akibat kekeringan. Namun, kondisi paling parah berada di Desa Saptanajaya dan Tammarunang.
“Yang paling parah Desa Saptanajaya sama Tammarunang. Sedangkan di Kecamatan Sarudu di Desa Bulumario, Patika dan Kumasari,” katanya.
Dampak kekeringan juga dirasakan sekolah-sekolah dan rumah-rumah ibadah yang membutuhkan pasokan air untuk aktivitas sehari-hari.
Warga tidak hanya harus mengeluarkan biaya untuk kebutuhan rumah tangga. Sekolah dan fasilitas umum yang membutuhkan air juga menghadapi persoalan serupa ketika pasokan air tidak tersedia.
Proyek SPAM Rp3 Miliar Jadi Sorotan
Di tengah krisis air bersih, keberadaan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Saptanajaya kembali menjadi perhatian.
Proyek yang dibangun menggunakan anggaran APBD hampir Rp3 miliar tersebut semestinya menjadi salah satu solusi penyediaan air bersih bagi masyarakat.
Namun, ketika kekeringan terjadi, warga di Saptanajaya justru masih harus membeli air dengan biaya ratusan ribu rupiah sekali pengisian.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pembangunan infrastruktur air bersih tersebut.
Infrastruktur yang semestinya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dinilai belum mampu menjawab kebutuhan warga ketika sumber air mengalami kekeringan.
Persoalan ini tidak hanya menyangkut berfungsi atau tidaknya sebuah proyek, tetapi juga berkaitan dengan manfaat anggaran publik yang telah dikucurkan untuk pembangunan infrastruktur dasar.
Ketika warga masih harus membeli air hingga Rp500 ribu di tengah kondisi kemarau, sementara proyek SPAM yang menelan anggaran hampir Rp3 miliar disebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal, pemerintah daerah dan pihak terkait perlu memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat.
Terlebih, air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat ditunda.
Kondisi di Saptanajaya menjadi gambaran bahwa persoalan infrastruktur tidak berhenti pada tahap pembangunan fisik. Pemerintah juga dituntut memastikan fasilitas yang dibangun benar-benar berfungsi, terpelihara, dan memberikan manfaat ketika masyarakat paling membutuhkannya.
Krisis air bersih yang kini memaksa warga merogoh kocek ratusan ribu rupiah seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah cepat dan berkelanjutan.
Bukan hanya mengirim bantuan air ketika kondisi memburuk, tetapi juga memastikan sistem penyediaan air bersih yang telah dibangun menggunakan uang rakyat benar-benar dapat digunakan dan menjawab kebutuhan masyarakat.(*Red)
