PASANGKAYU,NEWSPAS.NET– DPRD Kabupaten Pasangkayu menggelar rapat bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Perhubungan (Dishub), serta PLN Cabang Pasangkayu untuk membahas optimalisasi Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Rapat tersebut berlangsung di ruang aspirasi DPRD Pasangkayu, Selasa (21/10).
Pertemuan ini bertujuan mencari solusi untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor PPJ yang selama ini dinilai masih rendah.
Kepala Bapenda Pasangkayu, Andi Baso, mengungkapkan bahwa dalam dua hingga tiga tahun terakhir, rata-rata pendapatan pajak listrik hanya mencapai sekitar Rp9 miliar per tahun. Ia menilai, PLN belum sepenuhnya transparan dalam pelaporan dan setoran pajak tersebut.
“Kami minta pihak PLN lebih terbuka dalam penyampaian data. Karena di laporan yang kami terima, tidak jelas pemisahan antara pengguna rumah tangga dan perusahaan,” tegas Andi Baso.
Sementara itu, anggota DPRD Pasangkayu Muh Dasri juga menyoroti hal serupa. Ia meminta PLN menyerahkan data lengkap pengguna listrik di Kabupaten Pasangkayu, baik untuk kategori rumah tangga maupun industri.
“Kami perlu data yang jelas agar bisa menghitung potensi pajak secara akurat,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Officer Kinerja PLN Pasangkayu, Muhlis Zain, menjelaskan bahwa jumlah pelanggan listrik di wilayah itu mencapai 34.494, terdiri dari 1.689 pelanggan pascabayar dan 32.805 pelanggan prabayar.
Manager ULP PLN Pasangkayu, Ince Zulkifli Makmur, menambahkan bahwa fluktuasi pajak penerangan jalan memang sulit dihindari.
“Jumlah pajak tidak stabil setiap tahun, bisa naik dan bisa turun, tergantung kondisi dan penggunaan masyarakat,” ujarnya.
Rapat ini diharapkan menjadi langkah awal bagi pemerintah daerah dan PLN dalam memperbaiki sistem pelaporan dan pengelolaan PPJ, sehingga pendapatan daerah dapat meningkat secara optimal.(*)
Komentar