PASANGKAYU,NEWSPAS.NET– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasangkayu menggelar rapat kerja terkait pembahasan Rencana Program Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2026. Rapat tersebut berlangsung di ruang rapat komisi II DPRD Pasangkayu,Jalan Abdul Muiz,13 Januari 2026
Rapat kerja dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Pasangkayu, Farid Zuniawansyah, serta dihadiri oleh anggota Komisi II, H. Saifuddin A. Baso dari Fraksi Partai Golkar. Turut hadir Darmawati,Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasangkayu Elsi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pasangkayu, Safaruddin, serta sejumlah anggota dewan lainnya.
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi II DPRD Pasangkayu, Farid Zuniawansyah, mempersilakan Dinas Sosial untuk memaparkan rencana program kerja tahun anggaran 2026. Ia menegaskan bahwa pembahasan difokuskan pada belanja operasional barang dan jasa di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Dengan kondisi efisiensi penganggaran dan keterbatasan pagu anggaran, realisasi program oleh masing-masing tim TAPD perlu dirasionalisasi. Hal-hal yang menjadi prioritas harus kita dengarkan dan bahas bersama,” ujar Farid.
Dalam pemaparannya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasangkayu, Elsi, menyampaikan bahwa anggaran Dinas Sosial pada tahun 2026 tergolong sangat minim akibat kebijakan efisiensi anggaran. Total anggaran yang dialokasikan hanya sekitar Rp4 miliar, sementara kebutuhan gaji pegawai mencapai Rp2 miliar.
Elsi juga menjelaskan bahwa program penanganan bencana alam menjadi salah satu perhatian utama Dinas Sosial. Namun, keterbatasan anggaran sangat dirasakan, di antaranya penyediaan makan bagi korban bencana hanya dialokasikan sebesar Rp14 juta untuk satu tahun, anggaran pengungsi sebesar Rp10 juta, serta anggaran perjalanan dinas yang hanya mencapai Rp9 juta per tahun.
Selain itu, anggaran pemeliharaan Taman Makam Pahlawan hanya sebesar Rp12 juta per tahun, termasuk honor petugas kebersihan makam. Untuk program BPJS Kesehatan, pemerintah daerah masih menanggung iuran sebesar Rp18 ribu per peserta. Namun, jumlah penerima manfaat yang sebelumnya mencapai sekitar 14 ribu jiwa mengalami penurunan, sehingga kini tersisa sekitar 12 ribu penerima manfaat yang masih belum tercover.
Sementara itu Darmawati, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pasangkayu juga menyampaikan kondisi serupa. Ia mengungkapkan bahwa DLH turut merasakan dampak efisiensi anggaran, yang berpengaruh pada pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2026.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPRD Pasangkayu, H. Saifuddin A. Baso, memberikan sejumlah tanggapan dan masukan. Ia menekankan pentingnya skala prioritas dalam penyusunan program kerja, terutama yang bersentuhan langsung dengan pelayanan dasar dan kepentingan masyarakat.
Rapat kerja tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam menyusun program kerja pemerintah daerah yang lebih efektif dan tepat sasaran, meskipun di tengah keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi.(Dar)
