PASANGKAYU,NEWSPAS.NET– Komisi II DPRD Kabupaten Pasangkayu menggelar rapat kerja bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dalam rangka evaluasi dan pembahasan program kerja tahun anggaran 2026. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Komisi II Gedung DPRD Kabupaten Pasangkayu, Jalan Abdul Muis, Rabu, 13 Januari 2026.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Pasangkayu, Farid Zuniwansyah, dan dihadiri anggota Komisi II Safaruddin serta H. Saifuddin A. Baso. Turut hadir Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, beserta jajaran staf dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Ketua Komisi II Farid Zuniwansyah menyampaikan bahwa rapat tersebut menjadi momentum awal tahun untuk memperkuat sinergi antara DPRD dan OPD sebagai mitra kerja. Ia menekankan bahwa dalam masa transisi dan kebijakan efisiensi anggaran, OPD perlu fokus pada program-program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Efisiensi anggaran menjadi acuan dalam menjalankan program tahun 2026. Kita perlu mengevaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya, kendala yang dihadapi, serta target yang ingin dicapai, sehingga menjadi gambaran fiskal yang realistis di masing-masing OPD,” ujar Farid.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Muh. Hatta, memaparkan bahwa total anggaran DPMPTSP pada tahun 2026 sebesar Rp2.772.860.000. Anggaran tersebut terdiri dari belanja gaji sebesar Rp1.799.824.000 dan belanja barang dan jasa sebesar Rp972.982.000.
Ia menjelaskan, sejumlah program yang direncanakan di antaranya program promosi penanaman modal dengan sub kegiatan penanaman modal sekitar Rp14 juta, program penyediaan perizinan pelayanan terpadu satu pintu dengan anggaran sekitar Rp225 juta, serta program pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pengawasan dengan anggaran sekitar Rp38,84 juta.
Selain pemaparan anggaran, Muh. Hatta juga menegaskan pentingnya pencapaian target. Ia menyebutkan bahwa target distribusi daerah pada tahun 2025 sebesar Rp200 juta dengan capaian realisasi mencapai 85 persen. Target yang sama kembali ditetapkan untuk tahun 2026.
Di sisi lain, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Afriani Ilyas, menyampaikan bahwa pihaknya juga melakukan penyesuaian program kerja tahun 2026 sebagai dampak dari efisiensi anggaran. Beberapa program sebelumnya harus dikurangi, sehingga pelaksanaan difokuskan pada program-program prioritas.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Pasangkayu menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunkan kinerja OPD. Menurutnya, OPD dituntut tetap kreatif dan maksimal dalam melaksanakan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi II DPRD Pasangkayu dari Fraksi Golkar, H. Saifuddin A. Baso, turut menyoroti persoalan perizinan Koperasi Merah Putih serta pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terkait lokasi dan titik-titik pelaksanaannya di Kabupaten Pasangkayu.
“Kami sebagai anggota dewan perlu mengetahui secara detail agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika masyarakat bertanya, kami juga dapat memberikan penjelasan yang jelas sebagai perwakilan masyarakat,” tegas H. Saifuddin.
Rapat kerja ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara Komisi II DPRD Pasangkayu dan OPD terkait dalam menyukseskan pelaksanaan program kerja tahun 2026 di tengah keterbatasan anggaran.(Dar)
